Pro Kontra Penutupan Toko Miras Banyu Urip, Aktivis GAIB: Kami Akan Gelar Demo Karena Satpol PP Salahi Prosedur

    Pro Kontra Penutupan Toko Miras Banyu Urip, Aktivis GAIB: Kami Akan Gelar Demo Karena Satpol PP Salahi Prosedur
    Gabungan aktivis indonesia bersatu (GAIB) ancam akan gelar demo jika tuntutannya tidak dikabulkan

    Banyuwangi - Penutupan Toko Banyu Urip yang bergerak di bidang usaha penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol atau miras, mendapat kecaman keras. Kali ini kecaman dilontarkan oleh Gabungan Aktivis Indonesia Bersatu (GAIB) Banyuwangi yang meminta agar Satpol PP mencabut penutupan toko tersebut, karena dianggap sudah menyalahi prosedur.

    Ketua GAIB Banyuwangi, Eko Wijiono mengancam, bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar unjuk rasa jika dalam waktu dekat Satpol PP Banyuwangi tidak segera mengabulkan tuntutannya. Menurutnya, Satpol PP telah melakukan penyegelan secara sepihak terhadap Toko Banyu Urip, karena tahapan-tahapan sebelum penyegelan belum dilakukan.

    HUMAS.TV
    market.biz.id HUMAS.TV
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Kami meminta Satpol PP Banyuwangi segera membuka kembali Toko Banyu Urip. Karena toko tersebut sudah mengantongi izin, " tegas Eko di depan awak media, Minggu (12/12/2021).

    Eko juga menambahkan, berdasar keterangan dari kuasa hukum Toko Banyu Urip, bahwa toko tersebut sudah mengantongi izin dan mentaati peraturan yang berlaku. Tindakan Satpol PP melakukan penyegelan dinilai menyalahi konstitusi Perda. Pasalnya, selain sudah berizin, pemilik toko juga tidak pernah mendapatkan teguran tertulis oleh pihak Satpol PP Banyuwangi sebelum dilakukan penutupan.

    "Jika ternyata Toko Banyu Urip itu telah memiliki izin, maka tindakan Satpol PP dirasa kurang tepat jika melakukan penutupan tempat usaha tersebut. Bahkan dapat disebut telah melanggar konstitusi Perda itu sendiri, " ucapnya.

    Menurut Eko, meskipun ada sebab-sebab pelanggaran lain yang mendasari penutupan, seharusnya tidak serta merta langsung melakukan penyegelan. Masih ada fase-fase yang harus dilalui terlebih dahulu, seperti teguran atau peringatan secara tertulis. "Surat peringatan 1, peringatan 2 dan seterusnya, baru sanksi administratif berupa penutupan atau pencabutan izin. Bahkan bisa juga dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, " pungkasnya. (HR)

    Banyuwangi Jawa Timur
    Soberi

    Soberi

    Artikel Sebelumnya

    Gelar Latihan Bersama, Forum Silaturahmi...

    Artikel Berikutnya

    Kiat Sukses Abdullah Azwar Anas Ubah Citra...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 9

    Postingan Tahun ini: 43

    Registered: May 4, 2021

    N. Wijanarko

    N. Wijanarko verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 7

    Registered: Oct 4, 2021

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 2

    Registered: Apr 8, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 11

    Registered: Apr 25, 2022

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Tiga Ksatria Airlangga Sabet Juara I Lomba Debat Nasional
    Adakan Donor Darah, BEM FAPET Kolaborasi dengan BEM FKG dan PMI
    UB Lakukan Kajian Risiko Bencana di Kepulauan Anambas
    KKN-T DM Bantu UD Kopi Ledug Buat Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

    Rekomendasi

    Inovasi Mahasiswa UNAIR Buat Artificial Meniskus
    FS Tersangka, Kapolri Lulus Ujian Terberat
    Bantu Sejahterakan Ekonomi Warga, Tim PKM-PM Psikologi UNAIR Lolos Pendanaan
    Kasus Perundungan di Tasikmalaya, Pakar UNAIR: Peran Lingkungan Korban Alami Trauma Hingga Gangguan Fisik
    Vokasi ITS Kembali Peroleh Sertifikasi Keprofesian dari BNSP dan LSP

    Ikuti Kami